Menko Polhukam Mahfud MD: TNI Polri Harus Netral Dalam Pemilu 2024

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dengan tema “Sinergitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan Untuk Menyukseskan Pemilu 2024”, di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Rakornas ini dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Pejabat jajaran TNI-Polri dan Kementerian/Lembaga.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Panglima TNI dan Kapolri yang telah menyelenggarakan acara ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden tentang beberapa hal terutama terkait dengan akan dilaksanakannya Pemilu 2024, beserta isu-isu lain yang mungkin sensitif untuk mempengaruhi pelaksanaan Pemilu, ” ujar Mahfud MD.

Beberapa isu penting bidang Polhukam yang dibahas pada Rakornis ini terkait isu pemilihan umum 2024, keamanan Papua, karhutla, serta isu penyelesaian non - yudisial dan pelanggaran HAM berat masa lalu (PPHAM).

Menko Polhukam dalam pengarahannya menyampaikan bahwa tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sementara Polri, menjaga Kamtibmas dengan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

“Dua kata kunci penting di dalam meletakkan posisi TNI dan Polri terutama diperlukan sinergitas dan netralitas dalam Pemilu 2024, ” tegas Mahfud MD.

Untuk itu, Mahfud MD menekankan kepada TNI dan Polri agar dapat menyukseskan Pemilu 2024. Kesuksesan tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan berpedoman pada netralitas. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada kualitas demokrasi Indonesia. Rakyat dapat menggunakan haknya dengan bebas, prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. (***)